Kisah demonstrasi di Semarang yang berujung ricuh kembali mengingatkan kita pada dilema yang terus menghantui ruang publik di negeri ini, bagaimana menyeimbangkan hak berekspresi dengan keamanan dan ketertiban.
Sebagai warga negara, mahasiswa dan pelajar memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, baik itu terkait revisi Undang-Undang Pilkada, ataupun isu lainnya yang mereka anggap penting. Namun, ketika aksi demonstrasi berakhir dengan kericuhan, yang terjadi bukan hanya kerusakan fasilitas publik, tetapi juga meluasnya ketegangan dan ketidakpercayaan antara pihak demonstran dan aparat.
Penembakan gas air mata dan penggunaan mobil meriam air menjadi bukti bahwa dialog dan negosiasi tampaknya telah gagal. Ironisnya, kejadian ini mencerminkan pola yang sering terulang di berbagai daerah, demonstrasi dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai kesempatan untuk mendengarkan suara rakyat.
Di tengah situasi yang semakin memanas, sangat penting untuk kembali menekankan pentingnya dialog dan pencarian solusi yang bersifat win-win solution. Aparat keamanan harus mampu mengedepankan pendekatan humanis dan terukur dalam menangani aksi demonstrasi, serta menghindari tindakan represif yang justru akan memperkeruh situasi.
Di sisi lain, demonstran juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menghindari tindakan anarkis yang merugikan pihak lain. Kerusakan fasilitas publik tidak akan menguntungkan siapapun, dan justru akan menghalangi proses pencarian solusi yang bersifat konstruktif.
Pada akhirnya, demonstrasi adalah cerminan dari demokrasi yang sehat. Namun, demokrasi bukan hanya tentang hak berekspresi, tetapi juga tentang tanggung jawab, toleransi, dan kemampuan untuk mencari solusi bersama. Semoga kejadian di Semarang menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menyemai budaya dialog dan memahami pentingnya menghormati hak masing-masing dalam rangka mewujudkan masyarakat yang damai dan harmonis.
Penulis : Dwi Nofiyana
Comments